Saumlaki, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mulai memperketat langkah untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu PAD diminta tidak lagi bekerja dengan pola rutinitas, tetapi harus berani membuka sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum digarap secara maksimal.

Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Aula Rapat Resto 3 Koki, Kampung Kuliner Saumlaki, Kamis (20/8/2026).

Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah KKT, Brampi Moriolkossu, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Benjamin Samangun.

Turut hadir Kepala Bapenda KKT Elisabeth Werembinan, Asisten Pemerintahan Christianus Fatlolon, serta seluruh pimpinan OPD yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pencapaian PAD.

Pertemuan ini bukan sekadar agenda evaluasi administratif. Pemerintah daerah menjadikannya sebagai ruang untuk membedah sejauh mana target penerimaan telah bergerak, sekaligus mencari titik-titik yang masih menjadi hambatan di lapangan.

Masing-masing OPD pengampu PAD diminta menyampaikan perkembangan realisasi penerimaan yang telah dicapai. Capaian tersebut kemudian menjadi bahan untuk melihat kembali potensi yang masih terbuka hingga akhir tahun anggaran.

Selain mengevaluasi capaian, rapat juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang membuat potensi pendapatan daerah belum mampu dikonversi menjadi penerimaan secara optimal.

Brampi menegaskan, peningkatan PAD tidak mungkin dibebankan kepada Bapenda semata.

Menurutnya, seluruh OPD yang memiliki sumber penerimaan harus mengambil peran aktif. Potensi pendapatan daerah harus dipetakan, dikelola dan dikembangkan secara bersama-sama dengan pendekatan yang lebih kreatif.

“Jangan hanya bekerja seperti biasa. Kita harus mampu melihat potensi-potensi baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” demikian penekanan yang disampaikan dalam arahannya.

Pesan tersebut menjadi penting bagi KKT yang tengah berupaya memperkuat kemampuan fiskalnya. Sebab, semakin kuat PAD, semakin besar pula ruang pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Karena itu, evaluasi yang dilakukan Bapenda bersama seluruh OPD pengampu PAD diharapkan tidak berhenti pada pencatatan angka realisasi. Setiap kendala harus memiliki jalan keluar, sementara setiap potensi yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti.

Pemerintah daerah juga mendorong agar koordinasi lintas sektor diperkuat. Setiap OPD dituntut memiliki target yang jelas sekaligus strategi untuk mencapainya.

Dengan demikian, upaya mengejar PAD 2026 bukan sekadar soal memenuhi angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi bagian dari agenda besar membangun kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan, kemampuan daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sendiri menjadi semakin penting.

Dari Saumlaki, pesan pemerintah daerah cukup jelas: potensi PAD tidak boleh dibiarkan mengendap. Setiap peluang harus diubah menjadi kekuatan fiskal untuk membiayai pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih adil, merata dan berdampak bagi masyarakat di Bumi Duan Lolat. (ji2)