Ambon, JejakInfo.id — Dari kawasan Gunung Manusela dan Maraina, suara masyarakat akhirnya sampai langsung ke meja Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

Sembilan raja dari 13 negeri/desa penyangga Taman Nasional Manusela menemui Lewerissa di kediamannya di kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Jumat (28/8/2026).

Mereka datang bukan sekadar untuk bersilaturahmi. Ada sejumlah persoalan yang dibawa dari kampung, mulai dari kondisi jalan, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan tapal batas antara wilayah masyarakat dengan kawasan Taman Nasional Manusela.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan. Para raja menyampaikan kondisi masyarakat yang mereka wakili, sementara gubernur mendengar satu per satu aspirasi tersebut.

Hendrik Lewerissa didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Kasrul Selang serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadilla.

Bagi Lewerissa, pertemuan itu memiliki arti penting. Pemerintah, menurut dia, tidak cukup hanya membuat kebijakan dari balik meja. Aspirasi masyarakat harus didengar dan direspons sesuai kewenangan masing-masing.

“Yang paling penting pemerintah mendengar dan pemerintah merespons apa yang menjadi aspirasi mereka,” kata Lewerissa.

Dari berbagai persoalan yang disampaikan, masalah tapal batas kawasan Taman Nasional Manusela menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius.

Lewerissa menjelaskan, kewenangan penetapan batas kawasan berada di tangan pemerintah pusat. Namun, kondisi tersebut tidak berarti Pemerintah Provinsi Maluku tinggal diam.

Pemprov Maluku akan mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, pengelola Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat agar persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat dibicarakan secara terbuka.

Sebagai langkah awal, Lewerissa telah meminta Kepala Dinas Kehutanan Maluku Haikal Baadilla mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Manusela.

“Pemerintah provinsi sudah menugaskan Kadis Kehutanan, Pak Haikal, untuk nanti mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan Taman Nasional Manusela. Bahkan juga bersama-sama masyarakat dan Taman Nasional Manusela untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Lewerissa juga menegaskan bahwa keberadaan Taman Nasional Manusela tidak serta-merta berarti seluruh aktivitas masyarakat harus terhenti.

Menurutnya, dalam pengelolaan kawasan terdapat sejumlah zona, termasuk zona tradisional dan zona khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.

Jalan, Pendidikan dan Kesehatan

Selain persoalan batas kawasan, para raja juga menyampaikan kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan yang disoroti. Begitu pula persoalan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Gunung Manusela dan Maraina.

Untuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Lewerissa mengatakan kewenangannya berada pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melihat secara langsung kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut.

“Kita akan koordinasi pemerintah kabupaten dan kami juga menaruh harapan besar untuk juga bisa melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas,” ungkapnya.

Gubernur Ingin Datang Langsung

Pertemuan dengan sembilan raja itu sekaligus membuka kembali keinginan Lewerissa untuk mengunjungi negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina.

Keinginan tersebut, kata dia, bukan baru muncul setelah menerima para raja. Sejak lama dirinya ingin menginjakkan kaki di wilayah tersebut, hanya saja belum terealisasi karena persoalan waktu.

“Saya sendiri sebagai gubernur telah menyampaikan kepada Pak Raja bahwa satu saat nanti saya akan menginjakkan kaki saya di negeri-negeri di Gunung, terutama di Manusela dan Maraina. Saya kira soal waktu saja, tapi niat itu sudah ada sejak lama di dalam diri saya,” sebutnya.

Menurut Lewerissa, kunjungan langsung akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kehidupan masyarakat dan persoalan yang mereka hadapi.

Apa yang disampaikan masyarakat dari ruang pertemuan, menurutnya, akan jauh lebih bermakna jika pemerintah juga melihat sendiri kondisi di lapangan.

Lewerissa pun mengapresiasi kedatangan sembilan raja tersebut. Ia menilai para raja mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara lugas, tetapi tetap menjaga suasana dialog yang penuh kekeluargaan.

“Saya mengapresiasi betul. Bahkan saya mengagumi betul para raja-raja ini. Mereka menyampaikan pikiran mereka secara lugas dengan bahasa yang sangat baik dan dalam nuansa yang sangat kekeluargaan,” ujarnya.

Pertemuan itu diharapkan tidak berhenti sebagai percakapan di kediaman gubernur.

Aspirasi yang dibawa dari 13 negeri/desa penyangga Taman Nasional Manusela kini menjadi pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, masyarakat, pengelola Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat.

Terutama satu hal yang selama ini menjadi perhatian masyarakat: bagaimana menjaga kawasan konservasi sekaligus memastikan masyarakat yang hidup di sekitarnya tetap memiliki ruang untuk hidup, berkembang dan memperoleh pelayanan dasar yang layak. (ji1)