Ambon, JejakInfo.id – Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk mendukung program kependudukan dan pembangunan keluarga di Maluku belum dimanfaatkan secara optimal.

Hingga akhir semester pertama 2026, serapan anggaran BOKB di sejumlah kabupaten/kota masih tergolong rendah. Bahkan, terdapat daerah yang realisasinya belum mencapai 10 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Pemerintah daerah diminta tidak membiarkan anggaran yang seharusnya menopang berbagai program kependudukan justru tertahan tanpa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edy Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, mengatakan BOKB merupakan dukungan pemerintah pusat untuk memastikan program-program utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dapat berjalan hingga ke daerah.

“Harapannya, anggaran BOKB ini dapat diserap secara optimal oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di 11 kabupaten/kota di Maluku,” ujar Edy di Ambon, akhir pekan kemarin.

Namun, ia menyayangkan realisasi anggaran hingga semester pertama tahun ini masih belum sesuai harapan.

Menurut Edy, kesenjangan serapan terlihat cukup mencolok. Di satu sisi, terdapat daerah yang sudah berada pada jalur yang baik. Kabupaten Maluku Tenggara, misalnya, telah mencatat serapan sekitar 50 persen, sedangkan Kota Ambon mencapai 47 persen.

“Artinya, sudah on the track sesuai dengan timeline,” katanya.

Namun, kondisi berbeda terlihat di sejumlah daerah lainnya. Kabupaten Maluku Tengah, misalnya, baru mencapai sekitar 7 persen. Rendahnya realisasi tersebut dinilai perlu segera diakselerasi agar anggaran tidak kehilangan momentum dan program yang telah dirancang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jangan Biarkan Anggaran Mengendap

Edy berharap pemerintah daerah turun tangan mendorong perangkat daerah terkait agar mempercepat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BOKB.

Sebab, menurut dia, anggaran tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen APBD atau laporan keuangan. Di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, khususnya program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, hingga upaya pencegahan masalah stunting.

“Pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong sehingga serapan BOKB dapat optimal digunakan untuk mengimplementasikan program-program Kemendukbangga/BKKBN di daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia menilai percepatan serapan juga memiliki dampak yang lebih luas. Ketika anggaran tersebut dibelanjakan sesuai peruntukannya, uang akan berputar di tengah masyarakat dan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Salah satu contohnya adalah dukungan biaya operasional bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bekerja di lapangan mendampingi keluarga. Anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah tidak berhenti di tingkat administrasi, tetapi benar-benar bergerak hingga ke keluarga sasaran.

Karena itu, lambannya serapan anggaran dikhawatirkan bukan hanya berdampak pada pelaksanaan program tahun berjalan, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.

Serapan Rendah Bisa Berujung Pengurangan

Edy mengingatkan, pemerintah daerah perlu melihat persoalan serapan BOKB sebagai sesuatu yang serius. Jika anggaran yang telah dialokasikan tidak mampu direalisasikan secara optimal, bukan tidak mungkin pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap alokasi untuk tahun berikutnya.

“Kalau dana BOKB tidak diserap secara optimal, kemungkinan tahun depan akan terjadi pengurangan,” ujarnya.

Peringatan tersebut menjadi penting bagi pemerintah kabupaten/kota di Maluku. Terlebih, BOKB merupakan salah satu instrumen pembiayaan untuk memastikan program kependudukan dan pembangunan keluarga tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dengan waktu pelaksanaan 2026 yang terus berjalan, pemerintah daerah kini dituntut tidak sekadar mengejar angka serapan, tetapi memastikan setiap rupiah BOKB digunakan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bagi BKKBN, percepatan serapan bukan semata-mata persoalan mengejar persentase realisasi anggaran. Lebih dari itu, semakin cepat anggaran bergerak, semakin cepat pula program kependudukan dan pembangunan keluarga hadir di tengah masyarakat. (ji2)