Masohi, JejakInfo.id – Keluhan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maluku Tengah akhirnya mendapat respons langsung dari DPRD.

Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Man Carl Haurissa, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (27/8/2026) siang.

Tiga SPPG yang didatangi masing-masing SPPG Yayasan Maluku Maju Sejahtera di Namano, SPPG Rutah di Kecamatan Amahai, dan SPPG Namaelo 2 di Kecamatan Kota Masohi.

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat, terutama anak-anak, benar-benar diproses sesuai standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Di SPPG Namano, Haurissa tiba sekitar pukul 12.35 WIT. Ia bersama tim memeriksa hampir seluruh bagian dapur, mulai dari tempat penyimpanan bahan makanan, area memasak, ruang pemorsian, tempat pencucian ompreng hingga kondisi kebersihan dan sterilisasi ruangan.

Tidak menemukan persoalan menonjol, Haurissa tetap mengingatkan pengelola agar tidak lengah. Ia meminta seluruh tahapan pengolahan hingga pendistribusian makanan mengikuti standar BGN.

Perhatian khusus diberikan pada menu dan porsi makanan. Menurutnya, makanan untuk anak-anak harus disesuaikan dengan kelompok usia penerima manfaat.

“Saya punya kewajiban untuk harus meninjau bahkan mengevaluasi dalam pendekatan tugas saya, untuk melihat SPPG-SPPG yang ada di Kabupaten Maluku Tengah,” ujar Haurissa.

Dari Namano, rombongan bergerak menuju SPPG Rutah. Di lokasi ini, pemandangan berbeda langsung terlihat. Sekitar pukul 13.13 WIT, Haurissa mendapati ompreng yang baru dikembalikan dari sekolah diletakkan tanpa alas di atas tanah, tepat di samping dapur MBG.

Ompreng tersebut diketahui sedang menunggu proses pemisahan dari sisa makanan sebelum dicuci petugas.

Tak hanya persoalan penempatan ompreng, kondisi fasilitas SPPG Rutah juga menjadi sorotan. Ruang pendinginan makanan belum dilengkapi mesin pendingin ruangan atau AC.

Saluran pembuangan limbah di bagian dapur pun terlihat terbuka. Jejak cairan berwarna cokelat pekat tampak mengalir di sekitar area tersebut.

Kondisi di dalam dapur juga dinilai kurang nyaman karena udara terasa pengap, yang mengindikasikan sirkulasi udara belum optimal. Area pencucian ompreng turut mendapat perhatian Haurissa.

Temuan-temuan itu membuat Ketua DPRD Maluku Tengah meminta pengelola segera melakukan pembenahan. Ia bahkan memberikan peringatan tegas.

Jika keluhan kembali muncul dan tidak ada perubahan setelah kunjungan tersebut, Haurissa memastikan akan menyurati langsung Kepala BGN untuk melaporkan kondisi SPPG yang bersangkutan.

Sebelum meninggalkan lokasi, ia meminta seluruh kekurangan segera dievaluasi, terutama menyangkut menu, fasilitas, dan kebersihan.

“Dari hasil ini saya mintakan untuk SPPG dan perangkat yang lain harus ada pembenahan, dari menu, fasilitas, dan kebersihan di SPPG itu harus ditingkatkan,” tegasnya.

Sementara itu, kondisi berbeda terlihat ketika Haurissa menyambangi SPPG Namaelo 2 di Kota Masohi sekitar pukul 13.49 WIT.

Di SPPG tersebut, tidak ditemukan persoalan berarti. Prosedur kebersihan dan keamanan makanan tampak diterapkan secara ketat.

Setiap orang yang hendak memasuki area dapur diwajibkan mengenakan alat pelindung diri (APD), seperti sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Pengunjung juga diwajibkan menggunakan alas kaki khusus yang telah disediakan.

Haurissa dan tim kemudian melihat langsung ruang penyimpanan bahan makanan, area dapur, ruang pemorsian, sampel makanan hingga tempat pencucian ompreng.

Bagi Haurissa, sidak tersebut bukan sekadar kunjungan kerja. Ia menyebut pengawasan terhadap pelaksanaan MBG merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD sekaligus tanggung jawabnya sebagai kader Partai Gerindra.

Ia menilai program MBG merupakan program penting karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

“Kami tahu bersama bahwa ini adalah program presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Program ini baik dan mulia karena bisa memberi makan anak-anak bangsa, memberi nutrisi untuk ibu-ibu hamil dan kelompok-kelompok lainnya,” jelasnya.

Karena menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan generasi bangsa, Haurissa menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti pada seremonial.

Menurutnya, setiap makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat harus memenuhi standar yang telah ditentukan.

“Saya memastikan bahwa apa yang mereka terima dan kelompok penerima lainnya harus betul-betul sesuai dengan standar menu yang ditentukan BGN,” pungkasnya. (ji7)