Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis (18/6). (Foto: Diskominfo Malra)

Soroti Rendahnya Mutu Pendidikan, Bupati Thaher Keluarkan Lima Instruksi Tegas

14

Langgur, JejakInfo.id – Rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan serius Pemerintah Daerah. Dengan capaian yang baru menyentuh angka 58,21 persen, sektor pendidikan dinilai masih menghadapi tantangan besar yang membutuhkan langkah cepat dan kerja bersama.

Persoalan ini menjadi perhatian utama Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, saat memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis (18/6).

Bupati menegaskan, angka tersebut bukan sekadar data statistik, tetapi cerminan nyata kondisi pendidikan di lapangan yang harus segera dibenahi.

“SPM 58,21 persen itu masih sangat rendah. Kalau rata-rata kemampuan matematika anak-anak kita masih di angka 5,5, maka yang harus introspeksi adalah kita semua. Mulai dari Bupati, Kepala Dinas, pengawas, sampai guru,” tegas Hanubun.

Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi masa depan daerah. Karena itu, ketertinggalan yang terjadi saat ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.

Ia menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus benar-benar menyentuh seluruh wilayah, termasuk sekolah-sekolah di desa terpencil dan kawasan kepulauan.

Dalam rapat tersebut, Bupati mengeluarkan lima arahan strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Maluku Tenggara.

Arahan pertama adalah memastikan seluruh kebijakan pendidikan dibangun berdasarkan data yang akurat dan kondisi riil di lapangan. Ia meminta semua pihak bekerja dengan transparansi dan fokus pada solusi nyata.

Selain itu, program peningkatan kompetensi guru diminta terus berjalan secara konsisten dengan dukungan sistem pemantauan yang efektif.

Arahan kedua menitikberatkan pada optimalisasi seluruh sumber daya dan anggaran pendidikan yang tersedia. Hanubun menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan pendidikan.

“Anggaran boleh berkurang, tetapi semangat dan kreativitas tidak boleh turun. Semua instrumen pendukung harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” katanya.

Arahan ketiga berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah, terutama layanan listrik 24 jam di wilayah Kei Besar. Dengan hampir seluruh desa kini menikmati listrik penuh, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dinilai harus dimanfaatkan secara maksimal.

“Listrik sudah ada, jaringan semakin baik, fasilitas TIK juga tersedia. Tidak boleh lagi ada alasan mutu pendidikan tidak meningkat,” ujarnya.

Arahan keempat menyoroti percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Data yang dipaparkan menunjukkan masih terdapat 227 anak tidak sekolah serta ribuan anak usia sekolah yang membutuhkan perhatian serius.

Bupati meminta langkah cepat agar seluruh anak di Maluku Tenggara tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.

“Jangan biarkan ada anak Maluku Tenggara kehilangan hak untuk sekolah. Semua harus kita jangkau dan kembalikan ke jalur pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, arahan kelima menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Pemerintah daerah, DPRD, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, pengawas, hingga guru diminta berjalan seirama untuk mendorong perubahan nyata di sektor pendidikan.

Hanubun juga mengingatkan para guru untuk terus menjaga profesionalisme dan dedikasi dalam mendidik generasi masa depan.

“Gaji dan tunjangan guru saat ini jauh lebih baik. Balaslah dengan dedikasi dan kerja nyata untuk anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi terbesar daerah ini,” katanya.

Di akhir arahannya, Bupati menegaskan target besar Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara: membawa sektor pendidikan keluar dari zona ketertinggalan dan sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Maluku.

“Target saya jelas. Pendidikan Maluku Tenggara harus keluar dari zona ketertinggalan. Tidak ada jalan lain selain bekerja dengan data yang valid, turun langsung ke lapangan, dan membangun kolaborasi yang kuat. Kita harus bergerak mulai hari ini,” pungkasnya.

Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan mampu mencetak generasi unggul di masa depan. (ji4)