Ambon, JejakInfo.id — Besarnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kemudahan mendapatkan modal usaha.

Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Steven Izaac Risakotta, meminta pemerintah tidak berhenti pada penyediaan program pembiayaan, tetapi memastikan modal tersebut benar-benar dapat dijangkau masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Steven, UMKM merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi kerakyatan. Sektor ini menyerap sekitar 90 persen tenaga kerja dan memberikan kontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Namun di balik besarnya kontribusi itu, masih banyak pelaku UMKM yang harus berhadapan dengan persoalan ketika hendak mendapatkan pembiayaan. Mulai dari keterbatasan informasi, rendahnya literasi keuangan, persoalan administrasi, hingga persyaratan pembiayaan yang dianggap menyulitkan.

“UMKM adalah salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia. Karena itu, akses terhadap modal harus dibuat semakin mudah, transparan, dan benar-benar menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan,” tegas Steven, kepada JejakInfo.id, Senin (31/8/2026).

Sorotan tersebut sejalan dengan dorongan Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, yang meminta pemerintah memperkuat akses permodalan dan pembiayaan bagi UMKM maupun sektor ekonomi kreatif.

Komisi VII DPR RI bahkan telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Akses Permodalan dan Pembiayaan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang selama ini membuat pelaku usaha kesulitan memperoleh pembiayaan.

Bagi Steven, persoalan UMKM bukan sekadar soal tersedia atau tidaknya uang untuk dipinjam. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pelaku usaha mengetahui program yang tersedia, memahami persyaratannya, kemudian mampu mengelola modal tersebut untuk mengembangkan usaha.

“Jangan hanya menyediakan program pembiayaan, tetapi masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Negara harus hadir memberikan informasi, pendampingan, dan memastikan pelaku UMKM memahami fasilitas yang tersedia,” ujarnya.

Steven juga menyoroti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal.

Menurutnya, skema pembiayaan seperti KUR perlu lebih dikenal masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang selama ini masih ragu berhubungan dengan lembaga pembiayaan formal.

Informasi mengenai skema pembiayaan tersebut, kata dia, harus disampaikan hingga ke tingkat pelaku usaha paling bawah.

“Informasi mengenai pembiayaan harus sampai ke tingkat pelaku usaha paling bawah. Jangan sampai programnya tersedia, tetapi justru yang membutuhkan tidak mengetahui cara mendapatkannya,” kata Steven.

Ia menegaskan, kemudahan mendapatkan modal harus dibarengi dengan pendampingan. Jangan sampai pelaku UMKM mendapatkan tambahan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Modal, menurut Steven, seharusnya mampu mendorong usaha berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, hingga membuka pasar yang lebih luas.

Karena itu, literasi keuangan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Pelaku UMKM perlu dibekali kemampuan mengatur arus kas, mencatat keuangan, menyusun perencanaan usaha serta memahami risiko dan kewajiban pembiayaan.

“Modal memang penting, tetapi kemampuan mengelola modal jauh lebih penting. Kita ingin UMKM bukan hanya mendapatkan pinjaman, tetapi mampu menggunakannya untuk membuat usahanya tumbuh,” ungkapnya.

Steven berharap kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya berbicara tentang besarnya anggaran pembiayaan, tetapi juga tentang seberapa jauh manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku UMKM.

Sebab, bagi pelaku usaha kecil, akses terhadap modal bukan sekadar angka dalam sebuah program pemerintah. Modal adalah kesempatan untuk bertahan, berkembang, membuka lapangan kerja, dan membawa usaha kecil naik kelas. (ji1)