-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026



Langgur, JejakInfo.id — Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZIKESGA), angka stunting turun dari 12,07 persen pada Desember 2025 menjadi 10,25 persen pada triwulan II 2026.
Meski capaian itu sudah berada di bawah target nasional 14 persen, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengingatkan seluruh pihak agar tidak terlena.
Menurut Thaher, penurunan angka stunting harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras. Sebab, persoalan stunting bukan sekadar urusan kesehatan, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi di Maluku Tenggara.
“Ini progres yang baik. Tapi kita tidak boleh berpuas diri,” tegas Thaher saat membuka Pembekalan Tim Kader Posyandu dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal dan Kampanye Gerakan Cegah Stunting yang dirangkaikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Elat, Kei Besar, Sabtu (22/8/2026).
Ia menegaskan, pencegahan harus dilakukan sejak jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi perlu dimulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga anak usia di bawah lima tahun, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Bagi Thaher, perang melawan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Keluarga justru menjadi benteng pertama dalam memastikan anak tumbuh sehat.
Pemenuhan gizi, pola asuh, sanitasi, kebiasaan hidup bersih dan sehat hingga pemanfaatan pangan lokal harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen memperkuat percepatan penurunan stunting melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan gizi masyarakat, pemberdayaan keluarga, serta penguatan peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat,” ujarnya.
Thaher juga mendorong agar program pemberian makanan tambahan tidak selalu bergantung pada bahan pangan dari luar daerah.
Maluku Tenggara memiliki kekayaan pangan lokal yang dapat diolah menjadi makanan bergizi bagi ibu dan anak. Potensi tersebut, kata dia, harus dimanfaatkan secara maksimal, terutama sumber protein hewani.
“Pemberian makanan tambahan tidak harus bergantung pada bahan dari luar daerah. Kita harus mampu mengoptimalkan potensi pangan lokal, terutama protein hewani, dengan prinsip bergizi, seimbang, beragam, sehat dan aman,” katanya.
Menurutnya, pemanfaatan pangan lokal bukan hanya persoalan memenuhi kebutuhan gizi. Lebih jauh, langkah tersebut dapat memperkuat kemandirian pangan keluarga sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk mengolah kekayaan yang tersedia di lingkungan mereka sendiri.
Karena itu, Thaher meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, para camat hingga kepala ohoi memperkuat pelayanan Posyandu di wilayah masing-masing.
Setiap ibu hamil dan anak harus mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin. Apabila ditemukan indikasi kekurangan gizi, intervensi harus dilakukan secepat mungkin, baik melalui makanan tambahan berbasis pangan lokal maupun pemeriksaan tenaga medis.
Gerakan pencegahan stunting, kata Thaher, juga tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Gerakan itu harus menjadi kebiasaan dan tanggung jawab bersama.
Organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah ohoi, TP PKK, kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga keluarga diminta mengambil peran.
“Pencegahan stunting harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan pangan lokal dan memperkuat peran keluarga serta Posyandu,” tandasnya.
Kegiatan di Elat tidak hanya diisi pembekalan kader dan kampanye pencegahan stunting. Pemerintah juga menghadirkan Cek Kesehatan Gratis dengan melibatkan sejumlah dokter spesialis.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kei Besar.
Pelayanan menjangkau enam wilayah kerja puskesmas, yakni Puskesmas Elat, Matahollat, Ohoiel, Larat, Mun dan Hollat.
Thaher berharap kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah ohoi, keluarga dan masyarakat terus diperkuat.
Baginya, keberhasilan menurunkan angka stunting bukanlah garis akhir. Capaian 10,25 persen justru menjadi pijakan untuk memastikan angka tersebut terus ditekan, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Maluku Tenggara. (ji4)

