JejakInfo.id — Tambang ilegal kembali jadi sorotan. Aktivitas yang merusak lingkungan, menguras potensi negara, dan mengacaukan kepastian hukum ini dinilai sudah waktunya ditangani serius.

Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Steven Izaac Risakotta, angkat bicara. 

Ia mendukung penuh desakan Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, agar Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM bergerak lebih agresif memberantas tambang ilegal.

"Pertambangan ilegal bukan hanya soal pelanggaran administratif. Ini soal keadilan lingkungan, kepastian investasi, dan hak rakyat atas sumber daya alam mereka," tegas Steven dalam rilisnya yang diterima JejakInfo.id, Jumat (12/9).

Menurut Steven, pemerintah tak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama. Teknologi modern seperti drone, GPS, metering otomatis hingga sistem ICT harus segera digunakan untuk pengawasan. Kapasitas SDM aparat juga wajib ditingkatkan, dan koordinasi antarpenegak hukum mesti berjalan rapat tanpa celah.

Pengacara muda asal Maluku yang kini berkiprah di Ibukota ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang harmonis antara pusat dan daerah. Tanpa itu, kata dia, tumpang tindih kewenangan akan terus terjadi, membingungkan masyarakat dan merugikan investor legal.

Lebih jauh, Steven mendorong Ditjen Gakkum menyusun roadmap nasional yang memuat perhitungan resmi kerugian negara akibat tambang ilegal, sekaligus target pemulihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

"Laporan tahunan yang transparan akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membangun kembali kepercayaan publik," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan tambang ilegal tidak boleh berhenti pada penindakan. Pemulihan lingkungan harus berjalan seiring agar dampaknya tidak melahirkan konflik sosial baru. 

"Negara harus hadir, bukan hanya menutup tambang ilegal, tapi juga memulihkan alam yang rusak," pungkas politisi muda Golkar itu. (ji5)