Langgur, JejakInfo.id — Jabatan bukan tempat untuk sekadar menjalankan rutinitas. Di balik sebuah jabatan, ada tanggung jawab untuk membaca persoalan, mengambil keputusan, dan menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pesan tegas itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun saat melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta kepala desa di ruang kerja Bupati Maluku Tenggara, Kamis (20/8/2026).

Bagi Thaher, pelantikan bukan sekadar agenda pemerintahan untuk mengisi kursi jabatan. Lebih dari itu, pelantikan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali sumpah, tanggung jawab, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat.

“Saudara-saudara telah mengucapkan sumpah/janji jabatan. Karena itu, saya ingin mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kedudukan atau kewenangan. Semakin tinggi jabatan yang dipercayakan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dilaksanakan,” kata Thaher.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak terjebak pada pola kerja birokrasi yang hanya berorientasi pada laporan dan rutinitas administrasi.

Menurutnya, Maluku Tenggara membutuhkan aparatur yang mampu bergerak cepat, membaca kebutuhan masyarakat, serta berani mengambil langkah ketika menghadapi persoalan.

“Jadilah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan sekadar melaporkan masalah,” tegasnya.

Thaher menekankan, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan semata-mata terlihat dari tumpukan dokumen atau banyaknya rapat yang dilakukan. Yang jauh lebih penting adalah perubahan dan manfaat yang lahir dari pekerjaan tersebut.

Karena itu, setiap program dan kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah pesan soal pembenahan birokrasi, Thaher juga mengingatkan jajarannya agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kebakaran.

Ia meminta perangkat daerah tidak menunggu bencana terjadi baru kemudian bergerak. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi bagian dari kerja pemerintahan sehari-hari.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi bencana, tetapi harus mampu membangun sistem pencegahan, kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons yang cepat,” ujarnya.

Menurut Thaher, menghadapi potensi bencana membutuhkan kerja bersama. Koordinasi antarperangkat daerah harus diperkuat agar risiko terhadap masyarakat, lingkungan, maupun fasilitas umum dapat ditekan sejak awal.

Thaher juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meninggalkan ego sektoral.

Ia menilai persoalan pembangunan semakin kompleks dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah secara sendiri-sendiri.

“Tidak boleh ada perangkat daerah yang merasa bekerja sendiri-sendiri. Setiap perangkat daerah harus menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama,” katanya.

Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, kata dia, harus menjadi budaya kerja. Seluruh perangkat daerah harus bergerak menuju tujuan yang sama, dengan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Para pejabat yang baru dilantik pun diminta menjadi penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Mereka harus mampu membangun kepemimpinan yang responsif, solutif, sekaligus berorientasi pada hasil.

“Saya berharap saudara-saudara segera melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat. Jadilah teladan bagi ASN yang saudara pimpin,” pesannya.

Jabatan Bisa Berakhir, Rekam Jejak Tetap Tinggal

Ada satu pesan lain yang ditekankan Thaher: jabatan memiliki batas waktu, tetapi rekam jejak seorang pejabat akan terus melekat.

Karena itu, ia meminta para pejabat menggunakan kepercayaan yang diberikan untuk meninggalkan catatan pengabdian yang baik.

Bukan sekadar mempertahankan posisi, tetapi menghadirkan perubahan, menyelesaikan persoalan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jabatan bukanlah sekadar penghargaan, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Menutup arahannya, Thaher mengajak seluruh pejabat dan aparatur pemerintah memperkuat kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Maluku Tenggara.

“Mari kita bekerja bersama dengan semangat ‘Kerja Nyata, Pelayanan Berkualitas, Maluku Tenggara Semakin Mandiri dan Sejahtera’,” ajaknya.

Pelantikan tersebut menjadi harapan baru agar birokrasi Maluku Tenggara tidak hanya semakin tertata, tetapi juga semakin cepat merespons persoalan dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (ji4)