Ambon, JejakInfo.id — Tujuh tahun sudah Lodewijk Salhuteru akrab disapa Audy memimpin Negeri Latuhalat. Namun alih-alih tidak meninggalkan warisan pembangunan yang membanggakan, kepemimpinannya justru menyisakan cerita getir: proyek-proyek yang terbengkalai, fasilitas umum yang tak lagi berfungsi, dan kekecewaan warga yang kian mengeras.

Di Dusun Muri dan Waimahu, tiga unit MCK yang dibangun pada 2018 kini berdiri seperti rumah tak bertuan. Bangunan berukuran 3x3 meter persegi itu dulu digadang-gadang menjadi solusi sanitasi warga, dengan anggaran Alokasi Dana Desa mencapai Rp210 juta lebih.

Pada awalnya sempat digunakan, namun kini pintunya terkunci rapat, dindingnya mulai kusam, dan lingkungan sekitarnya tak terurus. Bahkan satu unit profil tank bantuan mantan Pangdam XV/Pattimura dibiarkan begitu saja, menunggu waktu untuk roboh perlahan.

Tak jauh dari sana, di semenanjung Dusun Waimahu, empat tiang lampu penerangan pantai berdiri kaku menghadap laut. Ironisnya, hanya tiang beton yang tersisa. Lampu dan kabel tak pernah ada, sehingga proyek yang dikerjakan sejak 2018 oleh Sekretaris Negeri Benny Salamor bersama anaknya, Venty Salamor, tak pernah benar-benar menerangi malam warga pesisir. Pantai tetap gelap, sementara proyek itu terus menjadi bahan gunjingan.

Kekecewaan warga tak berhenti pada dua proyek tersebut. Sejumlah sumber menyebut, selama ini pemerintah negeri dinilai jarang melibatkan warga dalam menentukan kebutuhan pembangunan. RT dan RW nyaris tak pernah diajak bicara. Kebijakan lahir dari segelintir orang, bukan dari musyawarah yang mencerminkan kebutuhan bersama.

Persoalan makin runyam dengan munculnya proyek jalan lingkungan yang kini sedang dikerjakan, menggunakan dana aspirasi salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku. Sejak awal, proyek ini sudah menuai penolakan. Warga sempat mencegat tim survei yang datang menggunakan mobil Fortuner. Dalam insiden itu, Benny Salamor yang ditugaskan mengawal justru disebut memilih menghindar.

Yang membuat warga semakin curiga, survei dilakukan pada malam hari, bukan siang. Dari komunikasi yang terjadi, terungkap bahwa kehadiran tim tersebut atas izin Raja Audy Salhuteru. Padahal lokasi yang dibangun merupakan lahan negeri yang sebelumnya telah disepakati sebagai lapangan bola gawang besar, hasil tukar guling dengan pembangunan SMAN 10 Ambon. Kesepakatan itu jelas: tak boleh ada pembangunan lain.

Kini, lapangan yang menjadi ruang bermain dan kebanggaan warga itu tak lagi bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Semua berubah atas keputusan Raja dan jajaran Saniri Negeri.

Bagi masyarakat Latuhalat, ini bukan sekadar soal proyek gagal atau bangunan mangkrak. Ini soal kepercayaan yang terkikis. Mereka menyesalkan sikap pemerintah negeri yang dinilai mengabaikan keputusan raja-raja sebelumnya dan kesepakatan bersama warga. Jika kondisi ini terus dibiarkan, warga khawatir beban sosial akan kian berat, dan jarak antara rakyat dan pemerintah negeri semakin melebar.

Raja Latuhalat, Audy Salhuteru yang dikonfirmasi via ponselnya enggan merespon. Sampai berita ini ditayang Audy tidak membalas pesan singkat yang dikirim ke telepon genggamnya. (ji3)