Ambon, JejakInfo.id — Universitas Pattimura (Unpatti) ikut mengambil bagian dalam pembahasan masa depan energi di Maluku. Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti, Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku, Senin (31/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku itu mengangkat tema “Optimalisasi dan Penguatan Forum Energi Maluku (FEM) untuk Mendukung PRKBI di Provinsi Maluku.”

FGD tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, asosiasi profesi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membicarakan arah pengelolaan energi Maluku ke depan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris, S.Pi., M.Si., mengatakan Forum Energi Maluku memiliki posisi penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap sektor energi.

Menurutnya, keterlibatan banyak pihak dibutuhkan agar kebijakan energi yang disusun pemerintah tidak hanya berangkat dari sisi birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan pengetahuan akademik, kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Forum tersebut dibentuk melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1853 Tahun 2024 tertanggal 7 November 2024. Kehadiran FEM merupakan bagian dari upaya memperkuat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Maluku.

Pembentukan FEM juga memiliki dasar dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Maluku. Regulasi tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan nonstruktural sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan energi.

Abdul Haris menjelaskan, arah kebijakan energi Maluku juga harus terus berjalan seiring dengan kebijakan energi nasional. RUED Maluku disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan kebijakan di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi Maluku kini tengah melakukan proses revisi RUED. Langkah tersebut diperlukan agar arah kebijakan energi daerah tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan nasional.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan Forum Energi Maluku dinilai semakin penting.

FEM diharapkan tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi mampu menjadi ruang lahirnya gagasan, masukan dan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan energi di Maluku.

Penguatan komunikasi, koordinasi dan pertukaran pengetahuan antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Dengan posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan, persoalan energi memiliki tantangan tersendiri. Ketersediaan dan pemerataan energi harus mampu menjangkau masyarakat di berbagai pulau, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan akademisi menjadi salah satu kekuatan penting dalam mencari solusi yang sesuai dengan karakter wilayah Maluku.

Kehadiran Universitas Pattimura dalam FGD tersebut sekaligus mempertegas pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kebijakan energi yang berkelanjutan.

Melalui penguatan Forum Energi Maluku, pemerintah berharap semakin banyak gagasan dan solusi yang dapat dihimpun untuk menjawab kebutuhan energi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Maluku dalam jangka panjang. (ji6)