Ambon, JejakInfo.id – Universitas Pattimura (Unpatti) terus membuka ruang kolaborasi akademik lintas negara. Kali ini, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unpatti memperkuat kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi di Hungaria untuk memperluas perspektif keilmuan hukum, khususnya dalam memahami keberagaman budaya dan kehidupan masyarakat kepulauan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kuliah umum bertajuk “Keberagaman Budaya, Koeksistensi Etnis dan Pluralisme Hukum: Perspektif Antropologis pada Masyarakat Kepulauan”, yang menghadirkan Prof. Dr. Gábor Biczó dari Universitas Debrecen, Hungaria, sebagai pembicara tamu.

Kegiatan berlangsung di Aula Utama Lantai 3 Program Pascasarjana Universitas Pattimura, Selasa (3/11/2026), sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran Mata Kuliah Antropologi Hukum di Wilayah Kepulauan.

Kuliah umum ini mengangkat persoalan penting yang sangat dekat dengan realitas Maluku sebagai daerah kepulauan yang dihuni masyarakat dengan latar belakang budaya, tradisi, dan identitas etnis yang beragam. Bagaimana masyarakat hidup berdampingan, menjaga hubungan antaretnis, serta memahami keberadaan berbagai sistem hukum menjadi pembahasan utama dalam kegiatan tersebut.

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Unpatti, Dr. Julista Mustamu, S.H., M.H., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pengembangan ilmu hukum di Maluku tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan normatif atau aturan tertulis.

Menurutnya, hukum harus dipahami secara lebih luas dengan melihat kenyataan sosial, kebudayaan, antropologi, etnografi, serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai daerah kepulauan dengan kekayaan adat dan tradisi yang kuat, Maluku membutuhkan kajian hukum yang mampu membaca hubungan antara aturan negara, hukum adat, dan dinamika kehidupan masyarakat.

Karena itu, kehadiran akademisi dari Universitas Debrecen dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkaya wawasan mahasiswa dan dosen, sekaligus membuka perspektif baru dalam pengembangan penelitian hukum di lingkungan Pascasarjana Unpatti.

Julista berharap, pertemuan akademik tersebut tidak berhenti sebatas kuliah umum, tetapi menjadi pintu masuk bagi terbangunnya kemitraan jangka panjang antara Universitas Pattimura dan institusi pendidikan tinggi di Hungaria.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Program Pascasarjana Unpatti, Prof. Dr. Maria Nindatu, Dra., M.Kes., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum istimewa bagi Magister Ilmu Hukum untuk memperluas pengalaman dan wawasan akademik melalui kolaborasi internasional.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Prof. Gábor Biczó yang telah bersedia datang dan membagikan pengetahuan serta pengalaman akademiknya kepada sivitas akademika Universitas Pattimura.

Menurut Maria, kehadiran akademisi internasional memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa dan dosen untuk mengenal perspektif keilmuan yang lebih luas. Pertukaran pengetahuan seperti ini diharapkan mampu memperkaya proses pembelajaran sekaligus mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Ia juga memberikan penghargaan kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum serta Direktur Program Pascasarjana Unpatti atas dukungan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana.

Maria berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya memperkaya wawasan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan akademik kedua institusi.

Menariknya, kegiatan ini tidak hanya berhenti pada pertukaran gagasan. Dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Implementation Arrangement (IA) antara Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Unpatti, Dr. Julista Mustamu, dan Prof. Dr. Gábor Biczó dari Universitas Debrecen, Hungaria.

Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi landasan pelaksanaan kuliah umum sekaligus penanda penguatan hubungan kerja sama akademik kedua institusi.

Melalui kolaborasi ini, Magister Ilmu Hukum Unpatti diharapkan semakin terbuka terhadap perkembangan pemikiran hukum internasional tanpa meninggalkan karakteristik sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Maluku.

Sebab, memahami hukum di wilayah kepulauan bukan semata-mata membaca pasal dan peraturan, tetapi juga memahami manusia, adat istiadat, serta nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. (ji6)