Ambon, JejakInfo.id — Upaya membenahi tata kelola keuangan terus dilakukan Universitas Pattimura. Kamis (2/4), kampus ini menggelar sosialisasi yang mengupas tuntas soal belanja imbalan kerja dalam transaksi Badan Layanan Umum (BLU) hingga aturan penggunaan saldo kas.

Bertempat di Aula Rektorat, kegiatan ini bukan sekadar forum penjelasan teknis. Di dalamnya tersirat satu pesan kuat: pengelolaan anggaran yang rapi adalah kunci kelancaran seluruh roda organisasi.

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof. Dr. Pieter Kakesina, S.Pd.,M.Si dalam sambutannya menyinggung persoalan yang selama ini kerap muncul yakni perbedaan pemahaman antar unit kerja. Dampaknya tidak kecil: proses pencairan dana tersendat, realisasi anggaran melambat.

“Kita harus punya pemahaman yang sama. Kalau tidak, proses keuangan akan terus tersendat,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kecepatan realisasi anggaran bukan hanya urusan internal kampus. Angka penyerapan anggaran Unpatti dipantau secara berkala oleh berbagai instansi, mulai dari kantor wilayah hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Artinya, kinerja keuangan kampus berada dalam sorotan.

Dalam forum tersebut, Prof. Kakesina juga membuka isu yang tak kalah penting: nasib dan skema penggajian pegawai. Ia menjelaskan bahwa mulai tahun ini, Pegawai BLU (PGW-BLU) akan menerima Surat Keputusan (SK) secara individu, tidak lagi kolektif seperti sebelumnya. Struktur gaji mereka pun disesuaikan dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

Namun, ia tidak menutup fakta yang ada. Besaran gaji Pegawai BLU di Unpatti saat ini masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Maluku. Kondisi tersebut, menurutnya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan universitas.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa profesionalitas tetap menjadi tuntutan utama.

“Dengan hak yang diterima, kinerja juga harus maksimal,” ujarnya.

Lebih jauh, sosialisasi ini juga menjadi langkah pencegahan. Kesalahan dalam penggunaan akun belanja bisa berujung pada temuan dalam audit. Karena itu, setiap jenis pengeluaran harus ditempatkan pada akun yang tepat. Tidak bisa lagi dilakukan secara sembarangan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, yang membedah berbagai aspek pengelolaan anggaran secara rinci. Para peserta, mulai dari wakil dekan bidang keuangan, koordinator, hingga bendahara mengikuti dengan serius, menyadari bahwa ketelitian dalam administrasi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Melalui forum ini, Unpatti ingin memastikan satu hal: setiap rupiah yang dikelola harus tepat sasaran, tepat aturan, dan dapat dipertanggung jawabkan. (ji6)