Pertemuan antara Bupati Asri Arman sejumlah pimpinan OPD teknis, Ketua DPRD Andy Koly, Ketua Pansus Rauf Latulumamina dan anggota bersama perwakilan PT SIM, Kamis (14/8), sore. (Ist)

Usai dari Gubernur, Bupati Adakan Pertemuan "Gelap" Dengan PT SIM di Ambon

135

JejakInfo.id — Bupati Seram Barat Asri Arman penuhi panggilan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. 

Pertemuan tertutup hampir satu jam antara Pemerintah Kabupaten SBB dan Pemerintah Provinsi Maluku berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Kamis (14/8).

Dalam pertemuan itu, karpet merah "dibuka" lagi untuk PT Spice Island Maluku (PT SIM) beroperasi.

Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang menyampaikan apresiasi kepada Bupati Asri Arman dan tim, serta DPRD dalam memenuhi undangan Gubernur Maluku untuk membicarakan investasi perkebunan pisang Abaka yang dikelola PT SIM di SBB. 

"Tadi Bupati dan tim sudah melaporkan informasi, bahkan klarifikasi kepada Gubernur dan beberapa pejabat terkait yang ada di Provinsi Maluku," kata Kasrul kepada awak media usai rapat.

Prinsipnya, tambah Kasrul, baik Gubernur, Bupati dan jajaran investasi oleh PT SIM tetap berjalan di SBB.

"Kami (Pemerintah-red) sepakat membuka karpet merah untuk perusahaan berinvestasi, dan hak-hak masyarakat tetap harus lindungi," singkatnya.

Pemkab tak Halangi Investor

Bupati Asri Arman menegaskan, bahwa sesungguhnya pemerintah tidak menghalangi investor yang masuk dan berinvestasi di SBB.

"Sesungguhnya kita disini tidak menghalangi investor. Justru pernah saya sampaikan bahwa bersabar kita selesaikan dulu yang masalah belum selesai, supaya dalam pekerjaan tidak terganggu. Bahkan masih banyak pekerjaan lahan yang belum digarap," ucapnya.

Ia menyebut, bahwa sebenarnya surat yang masuk dari PT SIM itu tujuannya bukan dialamatkan ke Pemkab SBB, karena isi suratnya itu permohonan pengunduran diri.  

"Kalau permohonan pengunduran diri bukan ke Pemkab SBB. Kita tidak menertibkan izin. Kalau kita tanggapi juga salah. Seharusnya permohonan untuk mengundurkan diri itu langsung kepada yang mengeluarkan izin di kementerian," timpal Bupati.

Apakah persoalan lahan hanya terjadi di Pelita Jaya, Kecamatan Seram Barat atukah ada juga di tempat lain?

Kata Bupati, PT SIM bukan hanya beroperasi di Pelita Jayaz tapi juga di beberapa lokasi lainnya. Misalnya; Hatusua, Nuruwe dan Waisama.

"Benar yang bermasalah kemarin di Pelita Jaya, tapi ada juga di lokasi lain. Itu semua belum selesai. Tetapi kenyataan yang muncul di permukaan hanya di Pelita Jaya," sebutnya.

Ketika terjadi persoalan kemarin, akui Bupati, pemerintah dan DPRD langsung turun ke lapangan (lokasi) menyelesaikan, termasuk patok lapangan. Namun langkah selanjutnya belum dilakukan sudah dipanggil Gubernur Maluku.

"Kami bersama DPRD terus turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuan semua itu baik. Kalau investor berjalan aman, masyarakat tidak terganggu, kapan saja tidak ada masalah," paparnya.

Prinsipnya, lanjut Bupati, pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif mendukung sepenuhnya adanya investasi di SBB. Hanya saja, jika terdapat masalah, hal itu perlu diselesaikan secara arif dan bijaksana. 

"Semua itu semata-mata untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat SBB," tutupnya.

Penyelesaian PT SIM juga ditegaskan Ketua Pansus penyelesaian sengketa PT SIM, Rauf Latulumamina.

Menurutnya, pemerintah saat ini melakukan mediasi mencari titik temu antara keinginan perusahaan dan masyarakat.

"Jadi intinya soal lahan, kita mediasi kedua belah pihak yang saling klaim. Jadi berikan waktu bagi kami untuk menyelesaikan. Kalau semua sudah jelas, mari kita buat berita acara, baru kita laporkan ke Gubernur terkait penyelesaian," tandasnya.

Bupati SBB Asri Arman saat diwawancarai usai rapat bersama Gubernur Hendrik Lewerissa.

Pertemuan "Gelap" Bupati dan PT SIM

Usai pertemuan bersama Gubernur HL, Bupati Asri Arman menggiring sejumlah OPD terkait, Ketua DPRD Andi Koly, ketua dan anggota pansus ke salah satu rumah kopi ternama yang berlokasi di bilangan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

OPD teknis yang mengikuti pertemuan "gelap" di Lantai 3, Exelso Coffee, antara lain: pimpinan Bappeda, Disperindag, Dinas PTSP, Diskominfo dan Camat Seram Barat.

Sebelum pertemuan dimulai, Bupati Asri Arman menyuruh walpri (ajudan pribadi) untuk meminta wartawan yang ada saat itu untuk meninggalkan lokasi pertemuan

"Teman-teman wartawan bisa keluar dulu, nanti setelah pertemuan, baru dikasih keterengan pers," kata walpri.

Ironisnya, ketika dua wartawan keluar (termasuk media ini), masih tersisa salah satu rekan jurnalis dari media cetak ternama di Maluku yang meliput pertemuan itu sampai selesai.

Setelah pertemuan berakhir, beberapa jurnalis hendak mewawancarai Bupati. Justru yang didapat, Bupati melaju cepat dikawal ajudan meninggalkan lokasi pertemuan.

Mimik wajah Bupati terlihat tidak seperti pertemuan sebelumnya di kantor gubernur Maluku. Di kantor gubernur, ia terlihat santai dan menebar senyum. Sementara di Exelso Coffee, mimik wajahnya terlihat kaku dan tegang.

Ternyata, berdasarkan informasi yang diterima media ini jika terjadi perdebatan a lot antara Bupati dan PT SIM soal luas lokas lahan yang akan dioperasikan.

"Iya, tadi sempat berdebat. Pihak perusahaan masih mempertahankan soal luas lahan yang akan dikelola sesuai izinnya," kata sumber.

Beberapa wartawan hendak mewawancarai pihak perusahaan, namun yang disampaikan bahwa keterangannya akan disampaikan dari Pemkab SBB.

Anehnya, ketika rombongan kembali masih tersisa Ketua DPRD SBB Andi Koly menemani tiga orang kepercayaan PT SIM di Exelso Coffee.

Masyarakat Tenang dan Bersabar

Ketua DPD Golkar SBB Alan Hehanussa meminta masyarakat untuk tenang dan menunggu proses penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan PT SIM soal areal yang selama ini menjadi masalah bagi operasinya perusahaan.

"Saat ini proses negosiasi dalam penyelesaian areal sengketa lagi dicari solusi agar perusahaan tetap menjalankan aktivitasnya dan masyarakat juga tidak dirugikan dalam aktivitas pertanian mereka," pintanya.

Penilaian terhadap Pemkab SBB tidak dukung investasi adalah asumsi yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Semua pihak pasti sangat setuju dengan investasi karena dapat meningkatkan ekonomi dan sangat bermanfaat bagi daerah.

"Asumsi liar hanya memperkeruh proses penyelesaian lahan yang bermasalah antar PT SIM dan lahan masyarakat, bukan bermasalah dengan pemda atau pemda tidak dukung. Selama ini Pemda sangat mendukung investasi di SBB," tandasnya. (tim)