Ambon, JejakInfo.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong Universitas Pattimura (Unpatti) mengambil peran lebih besar dalam mendukung berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan, ketahanan pangan, hingga pengelolaan lingkungan.

Zulkifli menyampaikan hal itu usai memberikan kuliah umum bertajuk Peran dan Strategis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan di Aula Rektorat Unpatti, Rabu (2/9/2026).

Menurut Zulkifli, perguruan tinggi memiliki posisi penting karena tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan nelayan.

Ia menyebut nilai tukar nelayan saat ini masih berada di angka 103. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat meningkat menjadi 120 pada tahun depan, sesuai arahan Presiden.

“Perintah Bapak Presiden harus sampai tahun depan menjadi 120. Kalau petani padi sudah 127, nelayan masih 103,” kata Zulkifli.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah tengah mengembangkan program Kampung Nelayan. Kawasan ini nantinya tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat pesisir, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan.

Fasilitas tersebut antara lain balai lelang, cold storage, sarana bahan bakar, bengkel, hingga koperasi Kampung Nelayan. Namun, Zulkifli menilai program tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan pengetahuan dan inovasi dari perguruan tinggi.

Karena itu, ia secara khusus mengajak Unpatti terlibat dalam pengembangan program tersebut, mengingat Maluku dan kawasan timur Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

“Kita perlu kerja sama dengan kampus, terutama Universitas Pattimura. Maluku, Maluku Utara, termasuk NTT, itu pusat 3T dan ikan kita. Itu perlu kerja sama,” ujarnya.

Kerja sama yang ditawarkan pemerintah kepada Unpatti tidak hanya menyangkut sektor perikanan.

Zulkifli juga membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan ekonomi karbon laut atau blue carbon. Menurutnya, potensi karbon laut dapat dikembangkan menjadi sumber nilai ekonomi baru sekaligus mendukung upaya menjaga lingkungan.

Ia menyebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memiliki dana sekitar Rp22 triliun. Namun, pemanfaatan dana tersebut membutuhkan mekanisme yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Uangnya banyak, ada di BPDLH Rp22 triliun. Tapi tidak mudah mempergunakannya. Kalau langsung ke masyarakat satu per orang sulit. Oleh karena itu, kalau bisa bersama dengan kampus, itu salah satu kerja yang bisa sangat produktif,” katanya.

Selain sektor kelautan, pemerintah juga mendorong pengembangan desa melalui konsep desa mandiri pangan dan desa tematik.

Setiap desa nantinya dapat dikembangkan berdasarkan potensi unggulan masing-masing, mulai dari pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor lainnya.

“Apakah itu nanti wisata, apakah itu ikan, apakah itu pertanian dan lain-lain. Itu juga perlu kerja sama dengan kampus,” tambahnya.

Persoalan lingkungan juga menjadi bagian dari agenda kolaborasi tersebut. Zulkifli menyoroti persoalan sampah dan ancaman mikroplastik yang semakin membutuhkan penanganan serius.

Ia menilai kampus dapat mengambil peran melalui riset dan inovasi teknologi pengolahan sampah yang sederhana, tetapi mampu memberikan dampak nyata.

Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi pupuk. Sementara sampah anorganik seperti plastik dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, termasuk ubin dan refuse-derived fuel (RDF).

“Ini perlu kerja sama penelitian dari kampus-kampus. Alatnya sederhana tapi bisa difungsikan untuk mengolah organik menjadi pupuk,” ujarnya.

Bagi Zulkifli, keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

Ia menegaskan kolaborasi antara kampus, pemerintah dan dunia usaha merupakan pola yang harus terus diperkuat.

“Dan itulah yang terjadi di seluruh dunia. Kampus dengan pemerintah dan swasta itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,” pungkasnya. (ji6)